23.9 C
New York
June 20, 2019
Berita Utama Ekonomi Hot Topik News

Rudi Sebut Bebas UWTO, Kadin Batam: PBB, BPHTB, PPJ Dan Sekolah, Gratis Juga Dong!

BATAMBIZ.COM, Batam –Terkait pernyataan Walikota Batam HM Rudi mengenai lahan di bawah 200 meter persegi yang akan dibebaskan dari Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) mendapat perhatian serius dari publik. Sebab hal tidak mudah untuk menerapkan kebijakan tersebut karena ketentuan terkait UWTO diatur dalam PMK dan peraturan pemerintah (PP), termasuk Kepres.

Hal ini dijelaskan Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk pada jumat (31/5/2019) lalu, bahwa kebijakan terkait rencana penghapusan UWTO tidaklah mudah, Sebab harus mendapat persetujuan dari Dewan Kawasan (DK), terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kemenkum HAM karena menurutnya, menyangkut Peraturan Menteri Keuangan, PP, dan Keputusan Presiden.

Kata Jadi,  bukan penghapusan UTWO saja, akan tetapi di nol kan bagi sewa lahan rumah pemukiman Sebab Kadin sudah pernah mengusulkan hal tersebut sejak dimasa kepemimpinan Mustofa Widjaja sebagai Kepala BP Batam.

“Jika Walikota Batam benar-benar pro rakyat, Kadin juga mengusulkan agar dibarengi pembebasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan ternyata senada disambut dan langsung diusulkan oleh Kepala BP Batam,” kata Jadi.

Dalam ada beberapa rekomendasi dari Kadin Batam kepada Walikota, jika Walikota Batam benar benar  pro rakyat, yakni; bebaskan PBB untuk NJOP di bawah Rp500 juta agar masyarakat tidak terbebani, bebaskan BPHTB, bebaskan PPJ untuk masyarakat, gratis sekolah siswa SD, gratis berobat di RSUD dan Puskesmas, dan gratis perizinan usaha, serta pemberdayan ekonomi kerakyatan. “Kalau saya jadi Walikota Batam, saya akan bebaskan enam point di atas, ” Ungkapnya.

Karna Menurutnya, justru PBB yang harus dihapuskan karena  memungut PBB di atas HPL Badan Pengusahaan (BP) Batam, itu menjadi pajak ganda.

Ia Mengungkapkan, lahan pemukiman bukan komersil. Untuk lahan pemukiman, lahan Batam di atas HPL BP Batam tidak bisa dibebaskan dari UWTO tetapi di nol kan, berbeda dengan lahan yang digunakan seperti kawasan industri, perhotelan, dan lain lain yang atas penggunaan lahan tersebut menghasilkan nilai.

“Sama dengan jika perusahaan tidak aktif, tidak berpengasilan maka pajak wajib dilaporkan tetapi laporannya nol karena tidak ada pendapatan. Selain itu, jika dihitung, PBB lebih mahal dibandingkan UWTO. PBB bayar tiap tahun, UWTO bayar sekali untuk 30 tahun,” Sebutnya

Jadi menjelaskan, jika dihitung sebenarnya lebih mahal PBB dibandingkan UWTO. Apabila benar Walikota peduli rakyat kota Batam, maka Kadin minta Walikota Batam membebaskan PBB untuk rumah di bawah NJOP 500 juta dan juga bebaskan BPHTB.

“Terkait PBB, termasuk BPHTP adalah keputusan yang paling gampang dan merupakan kewenangan mutlak kepala daerah/wako dan tidak perlu minta persetujuan Presiden atau Menteri Keuangan, sama seperti yang dilakukan DKI Jakarta,” Kata Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk.

Ia menilai, tiap tahun PBB naik terus dan pemanfaatan APBD tak pro rakyat karena hampir 70% digunakan untuk membiayai gaji serta tunjangan pegawai, pejabat, serta biaya rutin operasional Pemerintah Kota Batam.

Ia menambahkan, masih banyak jenis pendapatan atau pemasukan bagi daerah, termasuk jasa lainnya yang bisa di-creat oleh Pemko Batam sepanjang sesuai dengan aturan dan UU.

“Pemko Batam harus lebih kreatif mencari PAD, bukan hanya dari pajak dan retribusi daerah saja,” Cetusnya.

Sebelumnya, walikota Batam HM Rudi mengungkapkan dibeberapa Media, bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan kebijakan peralihan dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke hak milik bagi lahan rumah atau permukiman dengan luasan sama atau di bawah 200 meter persegi. Dengan demikian, pemilik lahan atau rumah tidak dipungut UWTO.

Namun terkait kapan kebijakan ini selesai, Rudi mengaku tergantung keputusan pemerintah pusat.

”Kalau mau saya, tahun 2020 selesai, tapi pusat akan selesaikan dulu yang kampung tua karena urgent,” Ungkap Walikota Batam.

Sementara itu, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady mengaku belum mengetahui secara langsung terkait kebijakan hak milik atas lahan masyarakat di bawah 200 meter persegi. Selain itu, secara tidak langsung, ia juga belum mendapat kabar atas kebijakan tersebut. 

“Saya nggak mau berspekulasi soal uang wajib tahunan Otorita (UWTO),” Kata Edy 

Terkait kabar tersebut, Edy menyarankan untuk menanyakan kembali kepada Walikota Batam secara rinci Serta pertanyaan lainnya yaitu, jika status hak milik apakah peralihan status itu masyarakat akan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan kapan mulai diberlakukan. 

“Tanyakan saja ke pak Walikota format kebijakan yang beliau dengar atau yang beliau tahu,” kata dia. 

Ia mengungkapkan sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut. Dan senada dengan ketua Kadin Batam, Edy Putra Irawady mengatakan jika pembebasan UWTO untuk pemukiman diberlakukan maka ada yang lebih baik direalisasikan, “PBB dan BPHTB gratis juga dong,” Pintanya. (*)

Related posts

Sektor Pertambangan Dorong Pertumbuhan Kredit Bank

batambiz

Lieus Sungkharisma Tiba di Polda Metro Jaya dengan Tangan Diborgol

batambiz

Wujudkan Sistem Logistik Yang Modern Lewat Smart Contract

batambiz

Leave a Comment